DPR AS Desak Obama Tutup Kantor PLO di Washington

Lebih dari separuh anggota parlemen di DPR AS meminta Presiden Barack Obama menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington.

Permintaan tersebut lantaran kemenangan yang diperoleh oleh Palestina di PBB, 29 November lalu, dimana anggota Majelis Umum PBB memberikan suara bulat untuk meningkatkan status Palestina dari pengamat menjadi negara pengamat non-anggota kendati terdapat penentangan kuat dari Amerika Serikat dan rezim Israel.

Dalam sebuah surat kepada Obama yang dikirim pada tanggal 21 Desember, parlemen AS menuntut Washington dan mengungkap ketidaksenangan dalam menanggapi upgrade PBB pada status Palestina.

"Salah satu cara penting mengungkapkan ketidak setujuan AS adalah dengan mengirim pesan, karena tindakan tersebut tidak memerlukan biaya dan minimalnya akan menghasilkan retaknya hubungan AS-Palestina,".

Desakan yang didukung oleh American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) itu juga menyerukan penarikan dana untuk organisasi –afiliasi PBB yang mengakui Palestina, dan menuntut penarikan kembali Konjen AS di al-Quds (Yerusalem).

Pengakuan terakhir Palestina sebagai negara pengamat non-anggota di PBB menciptakan banyak kesempatan dan peluang untuk Palestina, meskipun juga menyebabkan beberapa masalah.

Dari sisi positif, keputusan PBB tersebut pada kenyataannya tidak saja akan memberikan peluang kepada Palestina "hampir" semua hak hukum internasional, termasuk hak untuk mengajukan tuntutan terhadap Israel atas banyak insiden kemanusiaan yang selama ini dilakukan di Palestina, mulai dari pelanggaran kedaulatan, penangkapan warga Palestina, serangan militer, dan hancurnya sumber daya Palestina.

Dalam hal ini, pengakuan tersebut akan memudahkan untuk meningkatkan tekanan kepada Israel di tingkat internasional.

Pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota dengan suara mayoritas dari 138 negara membuktikan bahwa masyarakat internasional bertekad untuk menyaksikan sebuah negara Palestina yang merdeka dan mandiri. Hanya 9 anggota PBB dari 193 yang menolak status tersebut termasuk AS.